LPRI dan LBH Suara Panrita Keadilan Soroti Pasar Pattalassang Jalan Umum Dijadikan Tempat Jual Beli

TAKALAR- Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) Takalar bersama LBH Suara Panrita Keadilan memberikan sorotan tajam terhadap praktik transaksi jual beli di Pasar Pattalassang, Kabupaten Takalar, yang kini menggunakan akses jalan umum. Hal ini dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta merugikan pengguna jalan lainnya.

Pengurus LPRI Takalar, Safaruddin Nompo, menegaskan bahwa penutupan jalan untuk kegiatan transaksi pasar tersebut sudah cukup meresahkan masyarakat, terutama pengguna jalan yang terganggu dengan adanya kegiatan pasar yang melibatkan penggunaan jalan umum.

Baca juga: Surat BKN Tidak Serta Merta Menganulir SK Pensiun Mantan Sekprov

"Pemerintah daerah Kabupaten Takalar harus segera mengambil tindakan untuk memperhatikan hak pengguna jalan dan tidak lagi mengizinkan penggunaan jalan sebagai area transaksi jual beli, " ujar Safaruddin. (06/1/2025).

Baca juga: Catat, Ini Alur Pergerakan Jemaah Haji Indonesia saat Puncak Haji Armina

LPRI Takalar juga berharap adanya upaya pengembangan Pasar Pattalassang agar para pedagang tidak lagi memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berjualan.

“Pembangunan pasar yang lebih baik dan teratur akan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat, ” tambahnya.

Baca juga: Prof. Anne-Wil Harzing: Pengembang Journal Quality List dan Kontribusinya dalam Penelitian Manajemen Internasional

Senada dengan itu, Kepala Divisi Media dan Cyber Crime LBH Suara Panrita Keadilan, Akmaluddin, juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memberikan izin penggunaan jalan untuk kegiatan pasar.

Baca juga: Caleg DPR RI NasDem Teguh Iswara Suardi: Selamat Natal dan Tahun Baru

"Jalan memiliki fungsi yang jelas untuk arus lalu lintas, bukan untuk kegiatan jual beli yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya, " kata Akmaluddin. (06/1/2025).

Sebagai langkah lanjutan, LPRI Takalar dan LBH Suara Panrita Keadilan berencana untuk menyurati pihak-pihak terkait dalam waktu dekat sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Takalar terkait masalah ini.

Baca juga: Stop IKN Jika Bikin Sengsara Rakyat, Demostran: Tolak Sertifikat Hak Pakai

(DJ/mhh)